PERMENDAG NO 70 TAHUN 2019, Terkait Sistem Piramida Kapolres Sergai Himbau Masyarakat Agar Waspada

WhatsApp Image 2019-07-20 at 09.09.22

 

Dalam Permendag No. 70 Tahun 2019 BAB VI tentang Skema Piramida, Pasal 30 Skema Piramida sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf K memiliki kriteria meliputi :

  1. Komisi dan atau bonus diperoleh dari iuran keanggotaan atau perekrutan penjua langsung
  2. Menerima pendaftaran keanggota sebagai penjual langsung dengan identitas yang sama dan hak usaha lebih dari 1 (satu) kali; atau
  3. Program pemaaran (marketing plan) menghasilkan komisi dan atau bonus penjualan barang.

Terkait permendag 70 tahun 2019 sistem piramida Kapolres Serdang Bedagai, AKBP H. Juliarman Eka Putra Pasaribu, S.Sos,S.I.K,M.Si menghimbau masyarakat berhati hati terhadap perusahaan yang bergerak pendistribusian atau investasi barang.

“ perlu diketahui masyarakat terkait sistem piramida yakni apakah ada alasan yang menarik untuk membeli, apakah produk memiliki nilai pasar yang wajar, apakah ada kebijakan pengembalian produk yang rasional, apakah peserta masih bisa menghasilkan uang jika rekrutmen dihentikan, dan apakah legalitas perusahaan Valid, apakah ada produknya ?, apakah penekanan pada penjualan produk bukan pada peringkat ?, apakah komisi dibayarkan berdasarkan penjualan produk dan bukan pada uang pendaftaran, Jika jawabn dari semua tersebut Iya, maka perusahaan dapat dipercaya, namun jika Tidak kemungkinan besar bentuk penipuan bersistem piramida,” Kata Kapolres

Sementara Permendag No.70 Tahun 2019 merupakan produk yang ditunggu sebagai hasil penerapan UU pelarangan sistem piramida UU No 7 tahun 2014, pasal 105 “ pelaku usaha yang menerapkan Sistem skema piramida dalam mendistribusian barang sebagai mana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 10 Miliar Rupiah,” Tambah Kapolres

AKBP Arman sebagai penyidik pertama kali mengungkap kasus Piramida sampai ke tingkat pengadilan menerapkan pasal 105 UU No.7 tahun 2014, berharap masyarakat berhati-hati jika ingin berinvestasi,dan pedomani ciri ciri Permendag No 70 tahun 2019,” Imbuh AKBP Arman.

APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia) memiliki daftar perusahaan yang resmi dan tidak menerapkan Skema Piramida,” Tambahnya

Lalu,Terkait bagaimana Pendapat AKBP Arman terhadap kasus Qnet di Wilayah Polres Lumajang,Jawa Timur..?

Kapolres Sergai mengatakan, Penyidik harus mengetahui, bahwa kasus tersebut merupkan lex Spesialis dan menerapkan Pasal UU No 7 tahun 2014, dimana Ahli bisa menanyakan kepada APLI Atau BKPM yang memberikan Izin APLI memilki penghitungan sendiri terkait marketing plan perusahan yang bergerak di bidang direct selling,”kata Kapolres

Apakah Perusaan marketing plan(Qnet) susuai dengan standarisasi APLI, jika sesuai, maka penyidik perlu mengetahui kenapa terdapat korban, apakah Perusahaan tersebut menerapkan marketing plan standart APLI atau Marketing Plan Lain.

Dengan sistem tersebut bisa menjerat orang atau pelaku usaha yang menerapkan sistem piramida dengan sengaja, aliran Uang dari para Korban masuk ke Perusahaan atau tidak.

“ Penyidikan bisa kabur atau bias jika tidak melakukan mengikuti arah aliran Uang (follow the Money),” tutur Kapolres

Tentunya sebagai penyidik pertama pengunkapan kasus Skema Piramida secara struktur,jelas dan lugas di tahun 2015 dan berhasil membawa ke persidangan sampai mendapatkan Keputusan yang bersifat tetap (Incracht) serta menjadi Yurisprudensi di Indonesia dalam penerapan Pasal Skema Piramida,dimana pada Kasus tersebut aliran uang Skema Piramida masuk ke Perusahaan dan diciptakan oleh Pendiri perusahaan Sendiri,” Ungkap Kapolres

Perwira pangkat Melati dua Emas ini juga mengatakan, Terkaitnya korban juga harus dilihat pada saat perekrutan marketing plan mana yang digunakan ? Jangan sampai ada sistem dalam sistem. Suatu perusahaan direct selling (MLM) memiiki jaringan member yang banyak, Hal itu sering digunakan member untuk melakukan penipuan dengan merekrut member tanpa menggunakan marketing plan perusahaan, Mengapa hal itu terjadi ? Karena banyak member yang lebih mementingkan kesempurnaan jaringan    demi mendapatkan bonus jaringan. Atau bertujuan menipu, hanya mengambil uang pembelian produk tetapi produknya tidak diberikan,” Tutup AKBP Arman

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *